Sidak di Kerobokan Kelod 651 Warga Pendatang Terjaring

Sebanyak 651 orang penduduk pendatang terjaring dalam sidak kependudukan yang digelar Satpol PP Badung bersama aparat Desa Kerobokan Kelod, Kamis (16/4) kemarin. Dari 651 orang yang terjaring tersebut, 24 orang di antaranya kedapatan tanpa identitas. Sementara 458 orang tidak memiliki KIP dan 196 orang lainnya tidak mengantongi STPPTS.

Lurah Kerobokan Kelod I Gede Arta mengatakan, sidak dilakukan di tujuh banjar dari sepuluh banjar wilayah Kerobokan Kelod. Sidak dilakukan di Br. Taman dengan jumlah penduduk terjaring sebanyak 209 orang, Br. Pengabetan Kangin (49), Br. Dukuh Sari (49), Br. Batu Belig (120), Br. Semer (56), Uma Sari (22) dan Br. Uma Alas Kauh (156)/Balipost.

Dikatakan Gede Arta, di Kelurahan Kerobokan Kelod sidak rutin diadakan setiap bulan sekali dan tiap tiga bulan dilakukan sidak untuk orang asing. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah pengembangan pariwisata. ‘Makanya penduduk pendatang baik penduduk asing maupun penduduk pendatang asal luar Bali sangat banyak yang menyerbu Kerobokan Kelod,’ katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Satpol PP Badung I Ketut Muliasa mengungkapkan Pemkab Badung setiap tahun rutin melaksanakan sidak penduduk di enam kecamatan. Untuk tahun 2009 ini sidak baru dilakukan di Kecamatan Kuta Utara, Kuta, Mengwi dan Abiansemal. Penduduk yang tanpa identitas dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu atau kurungan 7 hari

Terkait Pasal “Bisnis” RTRWP : Krama Bali Harus Bersikap

MUNCULNYA pasal-pasal ‘bisnis’ pada Ranperda RTRWP Bali rupanya dikritisi juga oleh Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra Ir. R. Sudirman, M.M. Dihubungi Kamis (16/4) kemarin, ia mengaku sudah mendengar paparan masalah RTRWP di gedung DPRD Bali. ‘Saya berharap jangan sampai perda ini disusun hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyelamatan alam. Antara aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus balance,’ tegasnya.

Untuk mencegah praktik membijaksanai aturan, RTRWP Bali mestinya juga mengatur sanksi secara khusus bagi pimpinan daerah yang salah merekomendasikan perizinan. Hal ini jarang kita dengar, karena kerap kali keputusan pimpinan daerah dianggap benar, padahal mungkin saja keputusan itu didasari kebijakan menyimpang. Oleh karena itu, krama Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpinnya mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan main.

Ahli geomorfologi Unud R. Suyarto juga mengingatkan agar komponen masyarakat di Bali diberi ruang yang terbuka untuk memberikan sumbang saran dalam membuat aturan terhadap wilayahnya. Bali sebagai pulau kecil memiliki kandungan risiko yang tinggi dari segi geografis, sehingga pemetaan fungsi tanah di Bali haruslah jelas. ‘Selama ini ada kesan tak ada pertimbangan ilmiah dalam menentukan kelayakan sebuah investasi. Ada kecenderungan kepentingan ekonomi mengalahkan agenda penyelamatan bumi Bali,’ ujarnya.

R. Suyarto juga mengatakan perlu adanya sebuah evaluasi yang utuh atas pengelolaan Bali dari sisi aturan dan implementasinya di lapangan. Sangat mungkin terjadi aturan main sudah ideal, namun konsistensi pejabat publik dalam meneggakkan aturan tak terbangun. (Balipost/044)

Bali Process Kedepankan Repatriasi

Negara-negara yang tergabung dalam Bali Process sepakat untuk mengedepankan langkah repatriasi dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia. 41 negara Bali Process dalam Konferensi Regional Ke-3 tentang penyelundupan dan perdagangan manusia di Nusa Dua, Rabu (15/4) berpandangan repatriasi merupakan langkah yang harus dikedepankan mengingat banyak alasan seseorang menjadi korban penyelundupan dan perdagangan manusia.

Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menyatakan Negara-negara Bali Process kini sedang mengidentifikasi motif-motif penyebab penyelundupan dan perdagangan manusia. Apalagi setiap Negara memiliki akar masalah yang berbeda.

“Setiap Negara memiliki akar masalah berbeda, ada yang masalah ekonomi, sehingga dapat dilakukan repatriasi dengan memberikan pembekalan pelatihan, ada juga akibat perang sehingga tentunya sulit kondisinya,” ujar Hasan Wirayuda.

Hasan Wirayuda menyebutkan proses repatriasi tetap memperhatikan keinginan para korban dan kebijakan masing-masing Negara. Menurut Hasan Wirayuda, pada dasarnya upaya repatriasi di kawasan Asia-Pasifik akan lebih mudah daripada di kawasan Negara-negara Afrika dan Amerika Latin. (beritabali.com/mlt)

Jelang pemilu, Bali diserbu wisatawan nusantara

Sehari menjelang Pemilu Legislatif, Rabu (8/4) kemarin, jumlah penumpang rute Jakarta – Denpasar mengalami lonjakan. Seluruh maskapai penerbangan yang melayani rute tersebut penuh, bahkan ada maskapai yang menerapkan penerbangan ekstra (extra flight). Hal ini terkait liburan panjang akhir pekan (long week end) terkait hari raya Paskah 2009.

Sejumlah penumpang yang diwawancarai Bali Post di Bandara Ngurah Rai, kemarin, mengaku ingin menghabiskan liburan akhir pekannya di Bali. Arfan, penumpang Lion Air QZ 7512 berlibur di Bali bersama istri dan kedua anaknya yang masih balita.

“Di kantor saya fakultatif hari ini (kemarin-red), makanya saya gunakan untuk datang ke Bali,” ujar karyawan perusahaan konstruksi ini seraya mengaku kembali ke Jakarta, Minggu (12/4). Secara terus terang, Arfan memilih untuk tidak memilih dalam Pileg 2009.

Yudi Karmasta, penumpang Mandala Air RI 592 juga datang berlibur di Bali. Dia datang bersama istrinya, Maya. Pasangan muda ini menginap di suatu hotel di kawasan Pantai Kuta. Fauzin, penumpang Lion Air JT 022 juga ingin berlibur ke Bali. Mereka mengaku tak ikut Pemilu. Nggak nyontreng dong? “Ya, begitulah,” jawab Fauzin enteng.

Uniknya, cukup banyak penumpang umumnya berasal dari Jakarta mau diajak wawancara, namun ketika ditanya mengapa memilih tidak ikut Pemilu 2009, mereka mulai menghindar. Mereka enggan diminta komentarnya mengapa memilih berwisata ketimbang ikut pemilu. “Kalau itu no-comment,” ujar seorang penumpang Batavia Air.

Penerbangan Penuh

Hampir semua maskapai yang dihubungi Bali Post, mengaku booking-an penuh, khususnya Rabu (8/4) kemarin dan Kamis (9/4) ini. Bahkan, saking besarnya animo warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur ke Bali, ada maskapai penerbangan yang mengadakan penerbangan ekstra (extra flight) untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Distric Sales Manager Mandala Airlines, Marwan Aras, mengungkapkan khusus kemarin dan Kamis ini terpaksa Mandala mengadakan extra flight.

Dihubungi terpisah, petugas reservasi Batavia Air Hany mengaku booking-an Batavia untuk periode dan rute yang sama juga penuh. Dari Jakarta mereka datang tanggal 8 dan 9 April dan arus baliknya tanggal 12 dan 13 April 2009. Namun, Hany enggan berkomentar kaitan fenomena tersebut dengan Pemilu Legislatif 2009.

Booking-an Garuda Indonesia juga penuh. Indah, staf reservasi Garuda Indonesia, mengungkapkan Rabu kemarin dan Kamis ini, Garuda melayani 10 kali penerbangan dan 11 kali penerbangan rute Jakarta – Denpasar. Dengan frekuensi yang begitu tinggi, tidak ada kursi yang tersisa.

Di sisi lain, booking-an hotel-hotel di Bali, khususnya yang berbintang juga mengalami peningkatan. Sekretaris BPD PHRI Bali Perry Markus mengungkapkan setiap ada long week end selalu ada lonjakan tingkat hunian hotel di Bali. Tak terkecuali long week end yang bersamaan dengan Pemilu Legislatif 2009 ini. (056/Balipost)

Seven Seass Mariner Lego Jangkar di Padangbai

Setelah Volendam Holland lego jangkar di Padangbai, kini giliran Cruise Mv. Seven Seass Mariner merapat di Pelabuhan Padang Bai.

Karena ukurannya yang cukup besar, kapal berbendera Inggris tersebut tidak mendarat ke tepi namun hanya mengapung di perairan Pelabuhan Padang Bai.

Sementara para wisatawan dijemput dengan menggunakan Boat.

Menurut Kadis Perhubungan Karangasem Drs Made Sosiawan
kapal tersebut mengangkut 264 wisatawan dan kru sebanyak 372 orang. Bahkan dari sekian kru 29 diantaranya adalah WNI.

Sebagian wisatawan langsung turun di Karangasem dengan tujuan melakukan perjalanan di berbagai obyek wisata di Bali.
Diantaranya adalah Ubud.

Setelah puas mengelilingi Bali, tepat pukul 23.00 wita dini hari
kemarin langsung pergi melanjutkan perjalanan menuju Australia. (paw/beritabali.com)